Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Airmadidi, KOMENTAR
Pembayaran pajak yang berasal dari diving oleh pengelola Cocotinus Resort ke Pajak Pratama Bitung, ternyata sudah sesuai aturan yang ada. Demikian dikatakan Pemkab Minut melalui Kabid Pajak, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset (PPKA), Oscar Korompot kepada wartawan, akhir pekan lalu.
“Awalnya kami pikir pajak tersebut dibayar ke Pemkab Minut. Namun setelah kami ber-koordinasi dengan PT Pratama Bitung, ternya-ta pembayaran pajak yang berasal dari diving oleh pengelola Cocotinus Resort ke Kantor Pajak Pratama Bitung,” tukasnya.
Pembayaran tersebut, terangnya, berdasar-kan UU PPN dan PPH di mana aktivitas diving itu harus disetor ke Kantor Pajak Pratama. Selanjutnya, hasil tersebut disetor ke Pusat. “Sekarang semuanya sudah jelas. Jadi, untuk Minut hanya menerima pajak resort dan res-toran saja,” aku Korompot.
Lebih lanjut, dia menyatakan permohonan maaf ke Kantor Pajak Pratama Bitung, jika sebelumnya mempertanyakan pembayaran pajak dari pendapatan diving.
Secara terpisah, Direktur Utama (Dirut) Cocotinus Resort, Martinus Wawanda me-nyatakan, pihaknya tidak pernah melalaikan kewajiban dalam membayar pajak, karena hal ini sudah diatur dalam UU PMA. “Pajak me-rupakan keharusan yang wajib dilunasi dan itu sudah menjadi komitmen dalam menjalan-kan bisnis pariwisata. Mengenai pajak diving itu diambil dan disetor berdasarkan kunjung-an tamu yg datang, mengenai PPN dan PPH,” jelasnya sembari menambahkan, pada prin-sipnya cocotinus siap jika memang pajak diving disetor ke Pemkab Minut.
“Mau disetor kemana saja kami (Cocotinus, red) siap. Yang pasti mengenai pajak, kami selalu menyetor dan tidak pernah menunggak. Bahkan jika, pajak diving ini disetor ke Minut bukan cuma 20 juta tapi bisa lebih dari itu tiap bulannya,” pungkas Wawanda.
Sebelumnya diberitakan, Oscar Korompot menyatakan, untuk lokasi wisata Cocotinus, Pemkab Minut hanya menerima pajak res-toran dan hotel sebanyak Rp 20 juta per bulan. “Di situ ada aktivitas diving yang menggunakan potensi alam Minut. Namun, selama ini Minut tidak mendapatkan hasil apa-apa dari situ. Padahal, berdasarkan Perda nomor 2 Tahun 2011, seharusnya pajak untuk diving itu disetor ke Minut. Ber-arti, bila ditambah dengan pajak diving, maka setiap bulannya pihak Cocotinus ha-rus membayar sebesar Rp 30 juta per bulan. Namun kenyataannya, Cocotinus hanya membayar pajak dan hotel sebesar Rp 20 juta per bulan,” akunya.(sob)