Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

 
Bukit Sasayaban Siap Dijadikan Hutan Kota
Amurang, KOMENTAR
Kawasan bukit Sasayaban di Kelurahan Buyungon Kecamatan Amurang, siap dijadikan kawasan hutan kota di Minsel. Kawasan seluas 2 hektar tersebut, ditargetkan pembangunannya dimulai akhir tahun. “Hutan kota memang sudah menjadi keharusan di Amurang, dan ibu bupati sudah memberikan instruksi untuk segera dibuat. Saat ini sesuai perencanaan di Bappeda, bukit Sasayaban telah dipilih menjadi lokasi. Memang sekarang masih dalam tahap perencanaan, namun ditargetkan paling lambat akhir tahun pembangunannya sudah dimulai,” kata Kepala Dinas Kehutanan Minsel, Drs Saul Buisang, pekan lalu.
Nantinya, lanjut dia, kawasan ini menjadi penyangga serta paru-paru kota, bahkan dapat dijadikan objek wisata, sebab berhadapan dengan teluk Amurang. “Pembangunan hutan kota ini, menunjukan keseriusan dari Pemkab, dalam hal ini ibu bupati untuk meraih Adipura. Selain tentunya memberikan keindahan di Kota Amurang serta menunjang program pemerintah pusat berupa penanaman sejuta pohon,” jelas Buisang.
Selain pembangunan hutan kota, penghijauan terus dilakukan termasuk di sepanjang DAS Ranoyapo dan sungai-sungai lainnya yang melintas di Minsel. “Dengan penanaman pohon, diharapkan Minsel dapat berkontribusi dalam usaha menjaga iklim global. Selain menjaga serapan air, juga dapat menangkal bencana akibat kerusakan lingkungan hidup,” pungkasnya.(vtr)


Pemprop Jangan Hambat, BKD Minsel Harus Proaktif
Amurang, KOMENTAR
Pelaksanaan rolling pejabat di lingkup Pemkab Minsel beberapa waktu lalu, kian menambah pejabat Plt (Pelaksana tugas), dan kini telah berjumlah 10 orang. Banyaknya jumlah Plt, tentu saja bisa menjadi penghambat jalannya pemerintahan, karena adanya batasan kewenangan, tugas dan tanggung jawab dari pejabat tersebut.
Tertambahnya Plt ini, tentu me-munculkan pertanyaan, sampai sejauh mana peran Pemprop Su-lut dalam memberikan reko-mendasi, sebagai syarat pen-defitifan pejabat. Padahal diketahui, permohonan jauh-jauh hari sudah dikirimkan sebelum dilakukan pelantikan.
“Harusnya, Pemrop Sulut yang punya kewenangan penuh atas usulan Bupati Minsel jangan menghambat penetapan pejabat definitif. Sebab, akan berdampak negatif bagi Pemkab Minsel, dan ujung-ujungnya masyarakat Minsel yang dirugikan. Kalau tidak ada persoalan mendasar, harusnya jangan dihambat. Atau mungkin ada motif-motif lain di belakang sehingga ada 6 Plt sudah lebih setahun tidak kun-jung definitif,” kata Yohanis Is-hak dari LSM Gerbang Maju Sulut.
Selanjutnya, Ishak memin-takan agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Minsel dapat terus mendekati pihak propinsi dengan menggunakan argumen sesuai perundangan, agar rekomendasi segera turun. Sebab kalau tidak, Minsel akan terus digawangi oleh pejabat-pejabat Plt. Dan berarti menambah berat beban kerja dari bupati.
“Jangan hanya menunggu, melainkan bisa lebih proaktif lagi. Terutama membangun si-nergisitas dengan pihak BKD propinsi,” ujarnya.
Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu SE, mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan pengajuan nama-nama pejabat yang akan dilantik sebelumnya. “Seluruh prosedur sudah dilakukan, karena kebutuhan akhirnya tidak bisa ditunda. Jadi, pemkab saat ini pada posisi menunggu, dan pasti ada jalan keluarnya nanti,” tukasnya.(vtr)