NEWS PAPER | HARIAN KOMENTAR

Tahuna, KOMENTAR
Dana hibah untuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2009 sebesar Rp 750 juta sampai saat ini belum juga dipertanggungjawabkan oleh Ketua TP PKK Kabupaten Sangihe, Pdt Meiva Salindeho Lintang STh. Hal itu pun diakui oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sangihe, Meyke Lavarence.
Menurut Lavarance, per-tanggujawaban dana PKK tersebut seharusnya sudah dilakukan oleh Ketua Tim PKK pada akhir tahun lalu. �Se-mentara dana hibah untuk PKK tahun 2010 ini sudah dianggarkan Rp 500 juta, namun kenapa sampai saat ini dana tahun 2009 lalu sebesar Rp 750 juta itu belum dilakukan pertanggungja-wabannya oleh Ketua Tim PKK dalam hal ini dilakukan oleh pihak eksekutif?� tanya Lavarence.
Dikatakannya pula, dana PKK untuk tahun 2010 sebe-sar Rp 500 juta itu, sebenar-nya dalam hasil keputusan rapat dewan pada awal tahun hanya disepakati Rp 250 juta. �Namun setelah dilakukan konsultasi ataupun pelapor-an hasil keputusan maupun kesepakatan dewan mengenai anggaran tersebut ke peme-rintah propinsi, tiba-tiba ha-silnya bisa berubah menjadi Rp 500 juta. Sehingga kami dan teman-teman dewan ke-bingungan dengan kebijakan tersebut ,�ungkap Legislator dari PDIP itu kepada harian ini, Senin (06/09) kemarin.
Sementara Ketua Tim PKK Kabupaten Sangihe, Pdt Mei-va Salindeho Lintang STh mengatakan, pihaknya tidak perlu melakukan pertang-gungjawaban tiap akhir tahun di DPRD. Sebab, laporan per-tanggungjawabannya dari pihaknya per triwulan dilaku-kan atau pun disaat pengaju-an SPPD atau pengajuan dana keperluan lainnya. �Kami tidak perlu membuat laporan pertanggujawaban kepada DPRD setiap akhir tahun, karena laporan kami terlihat pada pengajuan dan permo-honan dan laporan triwulan ke Pemkab Sangihe. Dan se-mua dapat terlihat jelas di si-tu,�tegas Ibu Meiva.(ric)