Manado, KOMENTAR
Untuk tahun anggaran 2010 ini, Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan yang bakal diterima Sulut berjumlah Rp 261.283.900.000. Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sulut, Drs Dj Kansil MPd, melalui Sekretaris, Drs Star Wowor MSi, Rabu (10/03) kemarin. Dana ini menurut Wowor akan disalurkan ke seluruh kabupaten/kota untuk digunakan sesuai per-untukan dan dilakukan secara swakelola, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendiknas Nomor 5 Tahun 2010, tentang Petunjuk Teknik (Juknis) penggunaan DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2010.
Dari total dana tersebut, me-nurut Wowor, sebesar Rp 137.368.100.000 dialokasikan untuk SD/SDLB dan Rp 123.915.800.000 untuk SMP. “Untuk seluruh Indonesia, pe-merintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 9.334.882 000.000. Mulai tahun ini, DAK juga akan diterima oleh SMP, di mana disiapkan 60 persen untuk SD/SDLB dan 40 per-sen untuk SMP.
Ditegaskan Mendiknas bahwa dalam penyalurannya, masing-masing kabupaten/kota harus menyiapkan dana pendamping sebesar 10 persen dari jumlah yang akan diterima,” papar Wo-wor kepada wartawan.
Lebih lanjut dikemukakan Wowor, pembagian dana un-tuk SD/SDLB terbagi dalam dua paket, masing-masing Rp 260 juta dan 160 juta. Semen-tara untuk SMP terbagi dalam tiga paket, Rp 300.500.000, Rp 150.500.000 dan 45.500.000.
Sementara dari 15 kabupaten/kota yang ada, penerima DAK terbesar adalah Kota Kotamobagu, sebesar Rp 23.400.500.000, diikuti Boltim dan Minsel dengan jum-lah masing-masing Rp 21.490.600.000 dan Rp 21.160.500.000. “Sedangkan paling kecil, se-besar Rp 8.964.400.000 akan diterima oleh Kota Tomohon,” imbuh Wowor.
Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat ini menurut Wowor, diberikan kepada ma-sing-masing satuan pendidi-kan, dalam bentuk hibah. “Jadi tidak ada pihak ketiga dan ha-rus dilakukan secara swake-lola, dengan melibatkan komite sekolah. Juga diharapkan da-pat turut menggerakan roda perekonomian masyarakat se-kitar,” tandasnya.
Dana yang akan di-salurkan melalui re-kening sekolah ini sesuai juknis, sudah harus diterima di re-kening, paling lam-bat 5 hari kerja, sete-lah terbit Surat Pe-rintah Membayar dari KPPN. “Kepala seko-lah bertindak seba-gai penanggung jawab DAK, dan diingatkan untuk menge-lolanya secara transparan, pro-fesional dan akuntabel,” kata Wowor. Sementara menyangkut proses hukum yang sementara berjalan dugaan penyimpangan DAK 2008, menurut Wowor merupakan cerminan untuk semakin berbenah diri. “Sebab sekolah harus menjadi contoh bagi masyarakat, untuk itu diharapkan sekolah harus menggunakan dana yang dite-rima sesuai ketentuan,” pung-kas Wowor.(vic)