NEWS PAPER | HARIAN KOMENTAR

Airmadidi, KOMENTAR
Ini benar-benar sangat disayangkan. Apa pasal? Se-dikitnya 368 pejabat struktural di lingkup Pemkab Mina-hasa Utara (Minut) hingga kini belum mengikuti diklat kepemimpinan (PIM).

Padahal, maksud dan tujuan pelaksanaannya ada-lah untuk memberikan bekal manajerial kepada peserta, meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang berujung pada peningkatan kinerja. Apalagi, fungsinya sangat strategis bagi karier pejabat bersangkutan.
Adapun ke-368 pejabat struktural tersebut, berda-sarkan data dari Badan Ke-pegawaian Daerah dan Dik-lat (BKDD) Kabupaten Mi-nut, terdiri dari eselon II se-banyak 17 orang (belum ikut diklat PIM II), eselon III sebanyak 52 orang (belum ikut diklat PIM III) dan eselon IV sebanyak 299 orang (be-lum ikut diklat PIM IV).
Kepala BKDD, Frets F Sigar SH MH ketika dikonfirmasi, akhir pekan lalu, tak me-nampik hal tersebut. �Diklat PIM ini sangatlah penting di-ikuti bagi mereka yang me-megang jabatan. �Diklat PIM memang wajib diikuti setiap pejabat sehingga fungsinya sangat strategis baik bagi ka-rier pejabat bersangkutan mau-pun guna menciptakan apa-ratur yang efektif , efisien, ber-sih serta bertanggung jawab bagi penyelenggaran tugas pemerintahan,� tukasnya.
Hanya saja, menurut Sigar, pada tahun 2012 ini, para pejabat tersebut tak bisa me-ngikuti diklat PIM II, III dan IV yang dilaksanakan di Mi-nut. Pasalnya, dalam APBD tidak di plot anggaran untuk pelaksanaan diklat PIM. Je-lasnya, tak ada pelaksanaan diklat PIM tahun ini. �Untuk melaksanakan diklat PIM ini memakan anggaran yang tak sedikit loh. Diklat PIM II saja memerlukan anggaran sebe-sar Rp 30 juta per orang. Diklat PIM III memerlukan anggaran Rp 22.125.000 per orang dan diklat PIM IV me-merlukan anggaran sebesar Rp 20.230.000 per orang,� tuturnya sembari menyata-kan, anggaran tersebut se-suai Peraturan Kepala LAN nomor 18 tahun 2011 ten-tang Standar Biaya Diklat PNS tahun 2012.(sob)