CLOSE PAGE : PRINT NEWS

 

 

 
NEWS CATEGORIES
Mimbar Keagamaan
Opini Redaksi
Berita Manado
Politik & Pemerintahan
Pendidikan
Ekonomi
Hukum & Kriminalitas
Otonomi & Suksesi
Bolamania & Olahraga
 
 
BERITA DAERAH
Minahasa
Minahasa Minut
Minahasa Selatan
Minahasa Tenggara
Tomohon
Bitung 
Sangihe
Talaud
Sitaro 
Totabuan 

REDAKSI INFO.
About Us

 

Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado
Telp: (0431) 879799 (Hunting),
Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)
 

Berita Minahasa Selatan 

24 January 2015

Dibiayai lewat APBD
Pilhut Terancam Mundur Tahun Depan

 

 IKUTI BERITA LAIN

CPNS Tinggal Menunggu SK

Sembunyi di Kebun, Pembunuh Mahasiswi Unima Ditembak
Amurang Masih Rawan TBC dan Kusta

Amurang, KOMENTAR
Sesuai Undang-undang (UU) Desa yang baru No 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2014, pemilihan kumtua pendanaannya tidak lagi dibebankan kepada masyarakat atau para calon. Berdasarkan UU tersebut, pembiayaan pelaksanaan Pilhut dibebankan kepada pemerintah daerah lewat APBD.
“Makanya sesuai UU baru, Pilhut wajib dianggarkan di APBD. Dan, inilah yang menjadi salah satu kendala pelaksanaan Pilhut tahun 2015 ini. Sebab APBD seka-rang belum mengakomodir pembiayaan Pilhut. Selain juga Perda revisi pemerintah desa masih dalam proses penga- juan ke DPRD draf-nya,” jelas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Drs Benny Luming-kewas.
Meski begitu, lanjut Lumin-gkewas Pilhut masih berpe-luang diselenggarakan tahun ini, asalkan pendanannya diakomodir di APBD Peru-bahan. “Kalau APBD-P selesai sebelum September, Pilhut kemungkinan bisa diseleng-garakan. Tapi kalau tidak, harus diundur sampai 2016,” tukas Lumingkewas.
Sementara itu, terkait se-jumlah hukum tua yang telah dan akan segera berakhir masa jabatan, pemerintah diharapkan segera menunjuk penjabat agar tidak terjadi kekosongan. “Kalau masih bisa menggunakan Perda untuk menetapkan penjabat kumtua, silahkan tunjuk dari kalangan tokoh masyarakat setempat. Ataupun kalau sudah harus berdasarkan UU baru yang mana penjabat seorang PNS, silahkan juga tunjuk. Silahkan konsultasi ke propinsi kalau masih ragu,” papar Yohanes warga Tareran.(vtr)

  
© Copyright 2003 Komentar Group. All rights reserved. webadmin