Manado, KOMENTAR
Panasnya kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado bakal dirasakan dua eks Kabag Pemerintahan Desa Bolmong, lelaki MP S.Sos alias Mursid (51) warga Kelurahan Kotabangon dan perem-puan CCPW S.STP ME alias Cimmy (35) Perumahan Tel-kom Kotabangon. Menyusul berkas perkara dugaan ko-rupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) dari Bolmong masuk ke bagian Pidana Khusus.

Hal ini disampaikan Pan-mud Pidsus, Marthen Mendila SH melalui Humas Pengadilan Tipikor Manado, Novrry Oroh SH. “Ya, berkas perkara korupsi dana TPAPD dengan terdakwa Mursid dan Cimmy (berkas perkara terpisah) resmi dilimpahkan akhir pekan lalu oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Luk-man Effendy SH MH dan dalam waktu dekat para ter-dakwa akan segera disidang-kan,” ujar Oroh.
Sebagaimana berkas per-kara yang dilimpahkan di-sebutkan, kasus ini berawal ketika pada tahun 2010, Pemda Bolmong mengaloka-sikan pembayaran TPAPD yang termuat dalam APBD Tahun Anggaran 2010 se-besar Rp 12.337.400.000. Akan tetapi, saat akan di-salurkan, tiba-tiba pada 8 Juni 2010 sekira Pukul 19.30 WITA, Bupati Bolmong yang saat itu dijabat Marlina Moha Siahaan (MMS) meng-hubungi terdakwa Mursid selaku Kabag Pemerintahan untuk bertemu di Rudis. Setelah bertemu, Bupati kemudian meminta sebelum dana TPAPD triwulan II di-cairkan, dirinya akan me-minjam Rp 1 Miliar dari dana tersebut dengan ketentuan dalam waktu dua minggu pinjaman itu akan diganti dengan dana di Bappeda Bolmong.
Dana Rp 1 Miliar tersebut kemudian cair dan dibuat-kan surat perintah pernya-taan peminjaman dana TPAPD atas nama Kepala Bappeda selaku peminjam. Alhasil, dana TPAPD triwu-lan II yang seharusnya ber-jumlah Rp 2.965.500.000, kini tersisa Rp 1.965.500.000 sehingga tak cukup untuk membayar tunjangan aparat pemerin-tahan desa.
Lantaran sisa dana TPAPD triwulan II kurang, maka terdakwa Mursid kemudian menyimpan dana itu keda-lam rekening pribadinya.
Selanjutnya pada 18 Agus-tus 2010 terjadi pergantian Kabag Pemerintahan dari pejabat lama terdakwa Mur-sid kepada pejabat baru ter-dakwa Cimmy. Seminggu setelah menjabat, salah satu staf terdakwa kemudian me-nyampaikan jika sisa dana TPAPD disimpan oleh ter-dakwa Mursid. Pelak saja, Cimmy kemudian menghu-bungi Mursid untuk memin-ta dana tersebut. Setelah menerima dana itu, terdak-wa tidak langsung menyalur-kan kepada aparat peme-rintahan desa namun meng-gunakan dana itu tidak se-suai peruntukannya, salah satunya membeli sebuah mobil Toyota Avansa seharga Rp 160 juta. Belakangan, perbuatan kedua terdakwa akhirnya tercium oleh BPKP karena setelah diaudit dida-pati telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp 3.810. 425.000. Alhasil, keduanya dijerat dalam dakwaan pri-mair Pasal 2 ayat (1) UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor se-bagaimana telah diubah dan ditambah UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999.(uly)