CLOSE PAGE : PRINT NEWS

 

 

 
NEWS CATEGORIES
Mimbar Keagamaan
Opini Redaksi
Berita Manado
Politik & Pemerintahan
Pendidikan
Ekonomi
Hukum & Kriminalitas
Otonomi & Suksesi
Bolamania & Olahraga
 
 
BERITA DAERAH
Minahasa
Minahasa Minut
Minahasa Selatan
Minahasa Tenggara
Tomohon
Bitung 
Sangihe
Talaud
Sitaro 
Totabuan 

REDAKSI INFO.
About Us

 

Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado
Telp: (0431) 879799 (Hunting),
Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

   

 
Berita Bisnis Vaganza  

05 February 2015

Warning bagi Penunggak Pajak!

 IKUTI BERITA LAIN

IKM Sulut Harus Manfaatkan Minimarket

Konsumen Tidak Setuju ‘Cabo’ Dihilangkan

 
Awal tahun 2015 ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) kembali melakukan tindakan penegakan hukum dengan memidanakan Wajib Pajak nakal yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum.
Kepala Kantor DJP Sulut-tenggomalut, Hestu Yoga Saksama mengungkapkan modus yang dilakukan ada-lah dengan sengaja tidak melaporkan usahanya un-tuk dikukuhkan sebagai Pe-ngusaha Kena Pajak.
“Dan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) ke Kantor Pelayanan Pajak serta tidak Menyetor PPN atas penjualan rumah ke Kas Negara dalam kurun waktu Januari 2010 sampai dengan Desember 2011,” ungkapnya seperti yang tertulis dalam rilis yang diterima harian ini, Rabu (04/02) kemarin.
Wajib Pajak yang diduga kuat merugikan pendapatan negara di bidang pajak ter-sebut adalah PT KMS, de-ngan tersangka WT yang ter-daftar pada Kantor Pelaya-nan Pajak Pratama Manado yang membangun perumah-an di Kawasan Ranomuut Kecamatan Tikala dan Mala-layang Manado. Tersangka saat ini kuha menjabat sebagai Ketua DPF REI (Real Estate Indonesia) Sulut.
Dijelaskannya, perbuatan tersangka tidak tanggung-tanggung yakni menimbul-kan kerugian pada penda-patan negara sebesar Rp3,7 miliar. Tindakan yang dila-kukan tersangka melanggar ketentuan peraturan perun-dang-undangan perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf a, huruf c dan huruf i jo. Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan ancaman hukuman penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak empat kali kumlah pajak terutang atau kurang bayar.
“Saat ini proses penyidikan telah dinyatakan lengkap P21 oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara,” ujarnya.
Ia menambahkan pihaknya menyampaikan warning ke-pada Wajib Pajak agar ja-ngan sekali-kali melakukan perbuatan melanggar hu-kum di bidang perpajakan. “Karena kami tidak segan-segan akan terus melakukan tindakan pengawasan kepa-da seluruh Wajib Pajak,” ucapnya.(sco) 

  
© Copyright 2003 Komentar Group. All rights reserved. webadmin