NEWS PAPER | HARIAN KOMENTAR

Kotamobagu, KOMENTAR
Di tengah ketenangan warga Desa Moyag Todulan, Moyag induk, dan Desa Moyag Tampoan, tiga desa Moyag bersatu di Kecamatan Kotamobagu Timur, terlebih se-bagian besar di antara mereka sedang menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadhan, tiba-tiba bertiup wacana pemekaran wilayah. Yang menggelisahkan buat warga, wacana pemekaran ini berupa pemisahan dari wilayah Kota Kotamobagu dan bergabung dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Lebih mencengangkan lagi, penggagas wacana pemeka-ran (baca: pisah dari Kota-mobagu, red) ini, kabarnya sejumlah oknum berstatus abdi negara alias Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebanya-kan dari para oknum PNS yang diduga menjadi �sutra-dara� ini, konon berprofesi sebagai guru.
Tokoh sentral penggagas wacana itu, disebut-sebut berinisial RK alias Ram, seorang guru dari salah satu sekolah di wilayah Boltim.
Selain Ram, informasi lain berhasil dikumpulkan Ko-mentar juga menyebutkan bahwa terdapat pula guru yang mengabdi di sebuah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) negeri di Kotamo-bagu. Guna lebih memper-mulus rencana berpisah dari Kotamobagu itu, Ram dan kawan-kawan telah mem-bentuk kepanitiaan. �Infor-masi yang saya dapat dari masyarakat seperti itu. Bah-wa, panitia pemekarannya sudah terbentuk,� kata Plt (Pelaksana Tugas) Camat Kotamobagu Timur, Tonny Ponongoa AmPd kepada Ko-mentar, Minggu (22/07) ke-marin.
Informasi serupa pun dise-butkan Samsuri Mamonto, seorang tokoh pemuda di Moyag Bersatu. �Mereka (penggagas pemekaran, red) sudah beberapa kali mela-kukan pertemuan atau ra-pat-rapat. Tapi sebagian besar masyarakat Moyag bersatu menolak rencana (berpisah dari Kotamobagu) tersebut,� ungkapnya secara terpisah sore kemarin.
Keterangan yang ada men-yebutkan, wacana pemeka-ran itu ditiupkan dengan berbagai alasan sebagai ben-tuk kekecewaan terhadap Pemkot Kotamobagu. Lebih khusus lagi di bawah kepe-mimpinan Walikota Drs Hi Djelantik Mokodompit ME. Di antaranya, ruas jalan pro-pinsi yang menghubungkan Kotamobagu-Boltim tidak pernah diperlebar, lorong-lorong banyak belum tersen-tuh aspal hotmix. Contoh lain lagi adalah penempatan pos DLLAJ, di mana letaknya bukan di Moyag Todulan (desa di Kotamobagu yang berbatasan dengan wilayah Boltim), tetapi ditempatkan di Kelurahan Kotobangon.
Juga persoalan konvoi Piala Adipura yang tidak me-lintasi wilayah Moyag ber-satu. Satu lagi contoh keke-cewaan kelompok ini, yaitu persoalan penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Salah seorang anggota ke-lompok ini mengklaim seba-gai �orang dekat� Djelantik Mokodompit. Tapi sudah lima tahun sanak familinya belum terangkat pula seba-gai PNS.
TIDAK RASIONAL
Namun, semua alasan yang dijadikan dasar untuk aja-kan pemekaran itu dinilai tidak rasional. �Coba bayang-kan, masak jalan propinsi mereka minta harus dita-ngani Kotamobagu? Ini kan aneh dan tidak masuk akal.
Harusnya, anggaran pem-bangunan itu mereka sua-rakan ke Pemprop Sulut atau DPRD Propinsi Sulut,� sebut Samsuri dan rekan-rekannya dari Forum Moyag Bersatu (Formob).
�Soal lorong-lorong yang belum diaspal. Kelompok itu barangkali tutup mata de-ngan sudah adanya lorong yang diaspal. Belum lagi pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan fasi-litas lain yang dibangun Pemkot Kotamobagu di wila-yah Moyag bersatu,� tutur Samsuri.
Lebih lucu lagi, lanjut dia, protes tentang rekrutmen CPNS. �Mereka bilang sudah lima tahun tidak diangkat sebagai PNS, padahal Kota Kotamobagu sendiri baru melakukan penerimaan CPNS sebanyak empat kali. Satu kali di era kepemim-pinan Papa Fira (maksudnya Ir Siswa Rahmat Moko-dongan) selaku Penjabat Walikota, dan tiga kali di zaman Pak Djelantik. Ini kan alasan yang kekanak-kana-kan dan sangat memalu-kan,� sindir Samsuri.
Lalu, bagaimana penjela-san pihak Ram dan kawan-kawan? Sayang, hingga be-rita ini diturunkan yang ber-sangkutan belum bisa di-mintai keterangan. Beberapa orang yang kenal dengan-nya, mengaku, tak tahu ke-beradaan Ram saat ditanyai harian ini.(cop)