Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

 
Manado, KOMENTAR
Setelah dua bulan digodok di DPRD Propinsi Sulut, pemba-hasan dana pemilihan guber-nur (pilgub) tahun 2010 akhir-nya tuntas. Hal terjadi menyu-sul disetujuinya pergeseran anggaran pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) oleh DPRD Propinsi Sulut, da-lam rapat paripurna, Rabu (10/03) tadi malam.
Sebelumnya, lima fraksi di-berikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat akhir pada paripurna yang dihadiri langsung Gubernur Sulut, Drs Sinyo Harry Sarundajang, jajaran KPU propinsi dan KPU kabupaten/kota, serta para undangan. Dalam pendapat akhir lima fraksi tersebut, kecuali F-PDIP yang tidak me-nyampaikan pendapat akhir karena absen dalam paripur-na, semuanya sepakat menye-tujui pergeseran/penyesuaian anggaran pilgub tahun 2010. Dengan catatan, penggunaan anggaran-anggaran tersebut harus memperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Gubernur Sarundajang saat menyam-paikan sambutan di hadapan rapat paripurna, langsung memberi apresiasi dan peng-hargaan setinggi-tingginya terhadap DPRD Propinsi Su-lut. Sebab dengan adanya per-setujuan ini, Pemerintah Pro-pinsi (Pemprop) Sulut sudah bisa menyerahkan dana hibah ke sejumlah lembaga yakni KPU propinsi, Polda Sulut dan Panwas Pilkada.
Ke semuanya ini, kata dia, akan bermuara pada pelaksa-naan pilgub tepat waktu. Na-mun diingatkan, penggunaan dana tersebut harus memper-hatikan akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Di sisi lain, Benny Rhamdani sempat membuat suasana rapat pari-purna menjadi hangat. Namun bukan apa-apa, sebab Rham-dani tiba-tiba hadir dalam rapat paripurna yang diboikot delapan rekannya di F-PDIP. Sontak, Rhamdani langsung diberikan applaus dari sejum-lah legislator yang hadir. Me-nariknya, Rhamdani setelah duduk di kursinya, sempat memberikan pernyataan. Kata Rhamdani, dirinya tidak se-pendapat dengan teman-te-mannya di F-PDIP yang me-milih tidak hadir.
Sekadar diketahui, sebelum rapat paripurna penetapan dilakukan, Badan Anggaran sudah melakukan pembahas-an terhadap pergeseran/pe-nyesuaian anggaran pemilu-kada tahun 2010, pada siang hingga sore hari kemarin. Na-mun kesimpulan rapat Badan Anggaran tersebut tidak diteri-ma seluruh personel F-PDIP yang duduk di Badan Anggar-an. Bahkan lima personel F-PDIP masing-masing Djenri Keintjem SH MH, Drs Steven Kandouw, Mikson Tilaar, dr Ivonne Bentelu dan Andrei Angouw, sempat walk out.
Secara terpisah, Ketua F-PDIP, Djenri Keintjem SH MH menga-takan, mereka walk out karena kesimpulan Badan Anggaran bersifat sepihak. “Ketua Badan Anggaran dengan otoritasnya telah menyimpulkan hasil pem-bahasan badan anggaran. Pa-dahal itu tidak boleh dilakukan. Harusnya berkoordinasi dulu dengan semua pimpinan Badan Anggaran walau hanya bebera-pa menit saja. Tapi itu tidak dila-kukan. Jadi kami memperta-nyakan, apa ini kesimpulan Badan Anggaran atau ketua hanya badan anggaran?” ketus Keintjem.
Lebih lanjut dikatakan, apa yang dilakukan F-PDIP ini bu-kan untuk menghalang-hala-ngi pembahasan. Sebab F-PDIP selalu mengusulkan hal-hal yang berkaitan dengan ke-lancaran pembahasan. “Kalau saja usulan F-PDIP disetujui, bahwa pembahasan sebaiknya dilakukan tim perumus, pasti tidak seperti ini,” imbuhnya.
Ditambahkan, F-PDIP sebe-narnya sedang berjuang agar pilgub dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin. Karena pembiayaan dana pilkada harus sesuai kemampuan ke-uangan daerah. “Kami sedang berjuang agar dana pilgub bisa dikurangi. Sebab masih ba-nyak kebutuhan masyarakat yang perlu mendapat perha-tian seperti masalah demam berdarah,” tandasnya.
Menurut penilaian F-PDIP, pilgub harus jalan tepat waktu tapi juga harus hemat anggar-an. “Menurut kami, satu pu-taran Rp 40 miliar. Bukan se-perti sekarang, semua dana hibah sudah dialokasikan. Tapi selama kami memper-tanyakan pengalokasian dana ini, eksekutif tidak mampu menjawab. Jadi terkesan, da-lam proses pembahasan ada unsur penghamburan uang rakyat, tidak ada usaha untuk menghemat anggaran. Jadi silakan masyarakat yang me-nilai,” tegasnya.(dav)



PERGESERAN/PENYESUAIAN ANGARAN PEMILUKADA
Uraian Sebelumnya Bertambah Berkurang Menjadi
KPU Propinsi Rp 90.717.811.680 - Rp 2.001.600.000 Rp 88.716.211.680
Pengamanan Rp 12.000.000.000 Rp 3.000.000.000 - Rp 15.000.000.000
Panwaslu Rp 11.282.188.320 Rp 2.000.000.000 - Rp 13.282.188.320
Jumlah Rp 114.000.000.000 Rp 5.000.000.000 Rp 2.001.600.000 Rp 116.998.400.000